TV PARLEMEN DAN TVRI SEPAKATI KERJASAMA

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang TV adalah teman, TV menjadi cermin prilaku masyarakat, dan TV dapat menjadi candu. TV membujuk kita untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. TVmemperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Ringkasnya, TV mampu memasuki relungrelung kehidupan kita lebih dari yang lain.

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik.

Program siaran TV Parlemen terdapat 2 liputan, yaitu liputan khusus dan liputan regular. Liputan khusus di antaranya, Siaran Langsung Rapat Paripurna DPR (Pidato Presiden), Siaran Langsung Pelantikan Anggota MPR/DPR dan DPD, Siaran Langsung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Liputan Regular di antaranya, Program Semangat Pagi, Siaran Langsung Rapat Paripurna DPR RI, Siaran Langsung Rapat Komisi, Parlemen Update, Dialog Parlemen, Sisi Lain, Kunjungan Kerja, Pariwara Parlemen, Jurnal Parlemen, Highlight Kunjungan Kerja.

Pada Tanggal 22 Februari 2016 H. Agung Budi Santoso, SH, MM sebagai Wakil Ketua/ Pimpinan BURT DPR RI menyaksikan Kerjasama TV Parlemen dengan TVRI. Hal ini merupakan implementasi  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri dan tidak komersial.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun Daerah dan 1 Stasiun Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Berikut adalah daftar TVRI Stasiun Daerah:

• Sumatera:
• TVRI Aceh (Banda Aceh)
• TVRI Jambi (Jambi)
• TVRI Sumatera Barat (Padang)
• TVRI Sumatera Selatan (Palembang)
• TVRI Sumatera Utara (Medan)
• TVRI Bangka Belitung (Pangkalpinang)
• TVRI Riau (Pekanbaru)
• TVRI Lampung (Bandar Lampung)
• TVRI Bengkulu (Bengkulu)
• Jawa:
• TVRI Jawa Barat (Bandung)
• TVRI Jawa Tengah (Semarang)
• TVRI Jawa Timur (Surabaya)
• TVRI Jogja (Yogyakarta)
• TVRI DKI Jakarta (Jakarta)
• Bali dan Nusa Tenggara:
• TVRI Bali (Denpasar)
• TVRI Nusa Tenggara Barat (Mataram)
• TVRI Nusa Tenggara Timur (Kupang)
• Kalimantan:
• TVRI Kalimantan Utara (Tarakan)
• TVRI Kalimantan Timur (Samarinda)
• TVRI Kalimantan Tengah (Palangkaraya)
• TVRI Kalimantan Selatan (Banjarmasin)
• TVRI Kalimantan Barat (Pontianak)
• Sulawesi:
• TVRI Gorontalo (Gorontalo)
• TVRI Sulawesi Utara (Manado)
• TVRI Sulawesi Barat (Mamuju)
• TVRI Sulawesi Tengah (Palu)
• TVRI Sulawesi Tenggara (Kendari)
• TVRI Sulawesi Selatan (Makassar)
• Maluku dan Papua:
• TVRI Maluku (Ambon)
• TVRI Papua (Jayapura)

Harapan kerjasama TV Parlemen DPR RI dengan TVRI diharapkan memiliki jangkauan lebih luas dan dapat menyampaikan berita-berita Kegiatan-kegiatan DPR RI secara transparan dan akuntabel di seluruh jaringan TVRI

Masyarakat Lebih Senang Sosialisasi 4 Pilar melalui Seni Budaya ketimbang Pidato Khusus

Bandung Expres Online – Ada yang berbeda yang dilakukan anggota DPR RI Agung Budi Santoso dalam memberikan paparannya mengenai wawasan kebangsaan kepada warga masyarakat Melong Asih Cimahi. Salah satunya melalui pendekatan pagelaran kesenian tradiosional seperti lonser dan wayang golek.

”Wah saya gak nyangka ternyata antusias masyarakat sangat baik dan dari awal sampai akhir masyarakat tidak mau bergeser tempat duduknya,” jelas Agung ketika ditemui pada saat acara penyampaian wawasan kebangsaan di Melong Asih Kota Cimahi kemarin (21/2).

Dia menilai, sebetulnya konsep penyampaian wawasan budaya ini telah dirancang bersama tim dan relawan dengan merumuskan bagaimana caranya agar masyarakat tertarik dengan paparan wawasan kebangsaan dengan pidato dan tanya jawab.

Dengan kolaborasi kesenian tradisional seperti longser dan wayang golek yang menampilkan tokoh cepot dan dawala ternyata masyarakat lebih antusias dan sangat senang. Padahal dalam setiap dialog yang disajikan pada pementasan, dia mengaku mengonsep materi-materi mengenai wawasan kebangsaan untuk ditampilkan dalam pagelaran seni ini.

Agung mengakui, selama dirinya menyampaikan paparan wawasan kebangsaan yang merupakan tugas dari anggota DPR/MPR RI baru kali ini melihat masyarakat merasa senang. Padahal biasanya tidak sedikit ketika paparan kebangsaan dirinya sampaikan banyak audience yang mengantuk.

”Tadikan kita lihat sama-sama audience senang dan banyak tertawa. Sebab, apa yang ditampilkan dalam longser dan penampilan cepot merupakan bagian dari materi wawasan kebangsaan,” kata Agung.

Agung menilai, dengan cara ini ke depan penyampaian wawasan kebangsaan akan dikemas lebih menarik lagi melalui budaya selain sebagai wujud pelestarian kesenian tradsional. Pagelaran lonser dan wayang golek banyak diminati masyarakat.

”Jadi melalui kesenian ini semoga apa yang disampaikan bisa diterima dan dicerna masyarakat dengan baik. Sebab, wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sangat penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara,” pungkas Agung.

Agung BS beserta Anggota BURT DPR RI Kunjungi RS Awal Bros Batam

09-02-2016 / B.U.R.T.

Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan DPR, BURT DPR RI melakukan kunjungan kerja secara langsung ke RS Awal Brow Batam yg merupakan salah satu Provider PT Asuransi Jasindo.

Kunjungan ini, juga untuk melihat pelaksanaan Perpres No. 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaannya yakni Permenkes No. 55 Tahun 2014 dan Permenkeu No. 167 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pejabat negara termasuk anggota DPR dan keluarganya.

"Banyak saran atau masukan dari anggota DPR, mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi pada saat implementasi layanan di RS provider baik di Jakarta maupun di daerah,"ujar Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusuma di Batam, Selasa (9/2)

Menurut Dimyati, salah satu kasus yang sering terjadi adalah, pelayanan yang kurang memadai, "Hal ini disinyalir karena, program jaminan kesehatan (Jamkestama) bagi anggota DPR beserta keluarga belum tersosialisasi dengan baik kepada RS provider,"ujarnya

Ia menambahkan, masih juga ditemukan beberapa RS provider, yang belum memiliki sarana memadai untuk melaksanakan pelayanan berstandar VVIP.

Menurut Dimyati, pentingnya Jamkestama bagi anggota DPR dan keluarga terkait padatnya kegiatan dewan dalam pelaksanaan amanat konstitusionalnya yang menuntut kesiapan anggota dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan yg ada.

"Hal ini berimplikasi pada perlunya seorang anggota dewan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai dengan peraturan dan ketentuan,"jelas politisi dari F-PPP.

Hadir dalam kunjungan, Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso (F-PD), Refrizal (F-PKS), Rendy Lamajido (F-PDIP), Sri Meliyana (F-Gerindra),Hasrul Azwar (F-PPP), Muslim (F-PD), Yasti Soeprejo (F-PAN), Agus Sulistyono (F-PKB), Venny Demianti (F-PG), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem).(nt)

Sumber: DPR RI