Evaluasi Pilkada Cimahi 2017

Evaluasi Pilkada Cimahi 2017: "melanjutkan amanah dan mempertahankannya merupakan kewajiban sebagai Anggota Dewan.."begitu kata Bapak Agung Budi Santoso dalam ngobrol2 sarapan pagi di Cimahi.18 Februari 2017..

Dari hasil sementara Pilkada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cimahi masih merekapitulasi perolehan suara pada pilkada serentak hari ini. Berdasarkan perhitungan sementara, pasangan calon nomor urut tiga unggul dibandingkan dua pasangan lainnya.

Berdasarkan website resmi KPU pilkada2017.kpu.go.id pada Rabu (15/2/2017) sekitar pukul 23.30 WIB, paslon nomor tiga Ajay M Priatna-Ngatiyana memperoleh suara 40,60 persen.

Paslon nomor satu Atty Suharti-Achmad Zulkarnain meraih suara 31,43 persen. Sementara paslon nomor dua Asep Hadad Didjaya-Irma Indriani mengantong perolehan suara sebanyak 27,97 persen.

Persentasi perolehan suara sementara itu berasal dari 203 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan Pilkada Kota Cimahi tahun ini mencapai 980 TPS. Sehingga data yang sudah masuk baru mencapai 20,71 persen.

"Hasil perolehan suara di kami nanti akan terus update di website itu. Kami hanya menginput data saja, yang mengolahnya dari pusat," ungkap Ketua KPUD Cimahi Handi Dananjaya di kantornya, Jalan Pesantren, Rabu (15/2/2017) malam.

Sebelumnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi nomor urut 3 Ajay M Priatna-Ngatiyana mengklaim unggul dalam quick real qount (perhitungan langsung cepat) internal. Pihaknya memimpin dengan perolehan suara sebesar 40,6 persen.

Pesaingnya paslon nomor urut 1 Atty Suharti-Achmad Zulkarnain tercatat hanya mengantongi suara sebesar 29,6 persen. Sementara paslon nomor urut 2 Asep Hada Didjaya-Irma Indrianimeraih perolehan suara sebanyak 29,8 persen.

"Ini hasil perhitungan cepat kami ini berdasarkan laporan para saksi yang disebar 980 TPS," kata tim sukses paslon nomor urut 3, Robin Sihombing di kantor DPC PDIP, Kota Cimahi, Rabu (15/2/2017) malam.

Sebelumnya tim Ajay-Ngatiyana juga mengklaim unggul dari hasil quick count secara internal, dengan perolehan suara sebesar 40,6 persen.

Menurut Pak Agung Budi Santoso, Perkara paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Sebab, amanah mengandung makna bahwa sesuatu benar-benar telah dipercayakan dan pihak yang memberikan kepercayaan yakin sesuatu yang diamanahkan dapat terpelihara dengan baik.

Kemudian, di dalam Alquran disebutkan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS An-Nisa [4]: 58).

Dalam bahasan para ulama, disebutkan bahwa ruang lingkup amanah luas sekali, meliputi agama, kehormatan, harta, badan, nyawa, pengetahuan, ilmu, kekuasaan, wasiat, persaksian, pengadilan, pencatatan, penyampaian ucapan, rahasia, surat-surat, pendengaran, penglihatan, indera-indera yang lain, dan sebagainya.

Oleh karena itulah, Pak Agung Budi Santoso mengajak para Anggota Dewan, baik di pusat maupun di daerah menjaga amanah, terutama amanah Partai dan lebih khusus lagi dalam even Pilkada di Cimahi 2017 ini.

Dua untuk Cimahi

SAATNYA CIMAHI BERUBAH !
#HADIR #CimahiTertataCimahiDigdaya #RelawanHadir #PeduliCImahi

Awasi jangan sampai ada kecurangan! Jangan tidak memilih, apalagi salah pilih. Kalau salah pilih, sengsaranya 5 tahun ke depan.


 

Kita berkumpul utk menyatukan hati pikiran & perjuangan! Ingin perubahan? Ingin makmur sejahtera? Insya Allah semua bs kita wujudkan!  
 

15 Februari sebentar lagi. Ayo kita awasi jgn sampai ada kecurangan. Jgn sampai dikhianati. Jgn sampai tdk memilih. Coblos nomor  DUA
 

SATU untuk Jakarta

Rakyat itu Kita Semua.. SATU Untuk Semua #AHY4DKI #JKT4All #JakartaUntukRakyat

Awasi jangan sampai ada kecurangan! Jangan tidak memilih, apalagi salah pilih. Kalau salah pilih, sengsaranya 5 tahun ke depan. -AHY-

Kita berkumpul utk menyatukan hati pikiran & perjuangan! Ingin perubahan? Ingin makmur sejahtera? Insya Allah semua bs kita wujudkan! -AHY-

15 Februari sebentar lagi. Ayo kita awasi jgn sampai ada kecurangan. Jgn sampai dikhianati. Jgn sampai tdk memilih. Coblos nomor SATU! -AHY-

Kiprah Bapak H. Agung Budi Santoso, SH, MM 2014-2016

Kiprah Bapak Agung Budi Santoso merupakan tanggung jawab yang diamanahkan Konstitusi dan perundang-undangan, bahwa Anggota DPR RI harus menjalankan tiga fungsinya yakni:

1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

Sejak diangkat dan melanjutkan periode 2009-2014, Pada Periode 2014-2019 ini, sebagai Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, ABS memberikan apresiasi kepada para timses, konstituen dan para pendukung yang telah sama-sama mewujudkan Kota Bandung dan Kota Cimahi menjadi kota pusat pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu, ABS memohon ijin menampilkan foto-foto kegiatannya dari mulai 1 Oktober 2014- 31 Desember 2016

Fokus agenda ABS disamping memperhatikan infrastruktur Kota Bandung dan Kota Cimahi, terutama masalah banjir dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), saat ini juga menjelang Pilkada serentak 15 Februari 2017 adalah memenangkan pasangan Asep Hadad dan Irma sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota 2017-2022. Disamping mendukung program DPP Partai Demokrat yang meliputi kegiatan-kegiatan Nasional dan prioritas lainnya.

CALON WALIKOTA KOTA CIMAHI NO 2 ASEP HADAD & dr. Irma 2017-2022

Asep Hadad & dr.Irma calon Walikota & Wakil Walikota Cimahi 2017-2022,
calon Bapak & Ibunya Masyarakat Cimahi. Beliau-beliau yang akan merubah & menyelamatkan Kota Cimahi kedepannya.

BURT DPR-RI Akan Perjuangkan TVR Parlemen

Wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso berjanji akan terus memperjuangkan Televisi dan Radio (TVR) Parlemen agar bisa menjadi TV Penyiaran Publik. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat koordinasi TVRI Parlemen yang mengambil tema “TVRI Parlemen Menyongsong Era Digital”, Ciwidey, Bandung, Jumat (25/11).


“Selama ini TV Penyiaran publik hanya TVRI, lainnya adalah TV swasta. Jadi bisa dikatakan TV Parlemen ini ‘kelaminnya” tidak jelas. Padahal, TV Parlemen ada untuk menyiarkan kepada publik tentang apa saja yang dikerjakan oleh DPR. Karena sebagai lembaga Negara, DPR butuh kepercayaan publik. Dan untuk bisa dipercaya, maka masyarakat harus tahu apa yang sedang dikerjakan DPR. TVR Parlemen, termasuk Majalah dan bulletin Parlementaria dan media social lah yang bertugas untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat,”ujar Agung.


Sayangnya, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, undang-undang penyiaran telah menetapkan bahwa TV Penyiaran publik hanya TVRI, maka akan sulit bagi TV Parlemen untuk menjadi TV Penyiaran public. Namun dengan masuknya era digital, dimana pemerintah telah mencanangkan pada tahun 2018 mendatang, seluruh penyiaran akan menggunakan digital, dan tidak lagi hanya mengandalkan analog. Kondisi itu memungkinkan harapan TVR Parlemen menjadi tivi publik.


Sementara itu Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Djaka Dwi Winarko mengatakan bahwa dalam rangka mendukung kinerja dewan, pihaknya akan menggunakan seluruh platform yang ada dalam biro pemberitaan Parlemen untuk menyiarkan dan menginformasikan kepada publi tentang kinerja DPR. Seluruh platform yang dimaksud itu adalah TV dan Radio Parlemen, Majalah dan Buletin Parlementaria serta Media social DPR.


“Biro Pemberitaan Parlemen dalam rangka mendukung kinerja dewan akan selalu mengintegrasikan  seluruh media-media yang ada baik media external dan internal, dan akan menggunakan seluruh platform untuk menyiarkan kepada public tentang tugas dan fungsi yang tengah dikerjakan dewan,”papar Djaka.


Budiman, peneliti dari Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI bidang komunikasi menjelaskan bahwa undang-undang penyiaran baik tahun 1997, maupun Undang-undang penyiaran tahun 2002 hanya melihat penyiaran dari teknologi analog saja. Kondisi ini tidak bias mengimbangi tuntutan industri penyiaran terkait permintaan penyaluran program siar. Tidak kurang 300 lembaga penyiaran meminta penyaluran program siar. Sementara jumlah frekuensi di system analog sangat terbatas, bahkan saat ini telah habis digunakan oleh tv lainnya yang telah lebih dulu  ada.


Sedangkan system penyiaran berbasis digital lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi. Setiap frekuensi memungkinkan diisi oleh banyak stasiun tv dan radio. Kondisi ini dapat digunakan oleh lembaga penyiaran baru untuk menyalurkan berbagai program siarnya, termasuk TVR Parlemen.


Pada rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Deputi Persidangan, Damayanti dan Kepala Bagian TVR Parlemen, Irfan itu tidak hanya membicarakan permasalahan teknik penyiaran TVR Parlemen, namun juga terkait dengan kesejahteraan para kru yang notabene merupakan pegawai dari TVR Parlemen sendiri. Maya, begitu Damayanti, biasa disapa, berjanji akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai..

Sumber: DPR RI

Hadapi Era Reformasi, DPR Lebih Interaktif dengan Masyarakat

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menegaskan,  menghadapi era keterbukaan informasi, DPR sudah bergerak ke arah yang lebih modern dan interaktif dengan masyarakat. Hal ini pula yang tidak bisa dihindari karena informasi sudah lebih banyak sumbernya.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri Kopi Darat dengan admin media sosial dan website lembaga negara pada Kamis, (20/10/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kondisi saat ini dalam menggali informasi lebih banyak sumbernya untuk mengetahui kegiatan lembaga, perusahaan dan perorangan karena semakin majunya teknologi. Hal ini tidak bisa dihindari," tutur Agung.

Kemajuan teknologi itu amat terasa jika dibandingkan dengan era 1970-an yang hanya ada satu media yang dijadikan sumber informasi bagi masyarakat yakni TVRI. Kini, informasi bisa didapat melalui twitter, instagram, facebook dan website. "Kalau jaman dulu ada satu chanel, kalau sekarang sudah banyak channel dan 24 jam. Belum lagi ada koran, majalah, instagram, website dan twiter. Tentunya satu tujuannya yakni bagaimana kita menginformasikan kegiatan pada masyarakat," ujarnya.

Politisi Demokrat ini menuturkan bahwa DPR berkepentingan untuk memberikan berita yang informatif untuk menjadi lembaga yang kredibel. "Tentunya kita semua berkepentingan bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga itu akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Itu juga merupakan salah satu visi misi DPR dalam lima tahun untuk menjadi lembaga yang modern berwibawa dan kredibel," tegas dia.

Menurutnya, peran media sosial yang dimiliki kementerian dan lembaga memiliki fungsi dalam memberitakan hal sesuai dengan fakta yang terjadi. Jika di DPR sudah ada TV Parlemen, Official Twitter dan Facebook serta majalah. "Dan kita berkeinginan untuk menyampaikan hal yang benar dengan benar dan yang baik dengan yang baik. Di DPR sekarang sudah ada TV Parlemen. Kita juga ingin dengan adanya media di DPR dapat lebih mampu menyampaikan kegiatan DPR secara benar," ujar Agung.

Dengan adanya media internal DPR, diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan DPR. "Dengan adanya medsos ini diharapkan adanya terjadi interaksi dengan masyarakat yang membaca dan yang memberitakan," tuturnya.

Terlebih DPR sebagai lembaga wakil rakyat menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling mengadu terhadap kejadian yang terjadi di daerah. Sehingga peran kehumasan menjadi lebih penting. "DPR bagaimanapun adalah lembaga wakil rakyat, tempat mengadunya rakyat terhadap segala sesuatu yang terjadi di daerah," sambungnya.

Untuu itu ia berharap antar admin lembaga ke depannya dapat lebih komunikatif untuk kebaikan lembaga masing-masing. "Saya harap juga antar admin ini juga bisa saling berkomunikasi dan menunjang, Kami berharap bisa saling memberikan tanda jempol dan like agar seluruh lembaga lebih baik," pungkas Agung.  (Sumber: DPR RI)