CALON WALIKOTA KOTA CIMAHI NO 2 ASEP HADAD & dr. Irma 2017-2022

Asep Hadad & dr.Irma calon Walikota & Wakil Walikota Cimahi 2017-2022,
calon Bapak & Ibunya Masyarakat Cimahi. Beliau-beliau yang akan merubah & menyelamatkan Kota Cimahi kedepannya.

BURT DPR-RI Akan Perjuangkan TVR Parlemen

Wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso berjanji akan terus memperjuangkan Televisi dan Radio (TVR) Parlemen agar bisa menjadi TV Penyiaran Publik. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat koordinasi TVRI Parlemen yang mengambil tema “TVRI Parlemen Menyongsong Era Digital”, Ciwidey, Bandung, Jumat (25/11).


“Selama ini TV Penyiaran publik hanya TVRI, lainnya adalah TV swasta. Jadi bisa dikatakan TV Parlemen ini ‘kelaminnya” tidak jelas. Padahal, TV Parlemen ada untuk menyiarkan kepada publik tentang apa saja yang dikerjakan oleh DPR. Karena sebagai lembaga Negara, DPR butuh kepercayaan publik. Dan untuk bisa dipercaya, maka masyarakat harus tahu apa yang sedang dikerjakan DPR. TVR Parlemen, termasuk Majalah dan bulletin Parlementaria dan media social lah yang bertugas untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat,”ujar Agung.


Sayangnya, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, undang-undang penyiaran telah menetapkan bahwa TV Penyiaran publik hanya TVRI, maka akan sulit bagi TV Parlemen untuk menjadi TV Penyiaran public. Namun dengan masuknya era digital, dimana pemerintah telah mencanangkan pada tahun 2018 mendatang, seluruh penyiaran akan menggunakan digital, dan tidak lagi hanya mengandalkan analog. Kondisi itu memungkinkan harapan TVR Parlemen menjadi tivi publik.


Sementara itu Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Djaka Dwi Winarko mengatakan bahwa dalam rangka mendukung kinerja dewan, pihaknya akan menggunakan seluruh platform yang ada dalam biro pemberitaan Parlemen untuk menyiarkan dan menginformasikan kepada publi tentang kinerja DPR. Seluruh platform yang dimaksud itu adalah TV dan Radio Parlemen, Majalah dan Buletin Parlementaria serta Media social DPR.


“Biro Pemberitaan Parlemen dalam rangka mendukung kinerja dewan akan selalu mengintegrasikan  seluruh media-media yang ada baik media external dan internal, dan akan menggunakan seluruh platform untuk menyiarkan kepada public tentang tugas dan fungsi yang tengah dikerjakan dewan,”papar Djaka.


Budiman, peneliti dari Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI bidang komunikasi menjelaskan bahwa undang-undang penyiaran baik tahun 1997, maupun Undang-undang penyiaran tahun 2002 hanya melihat penyiaran dari teknologi analog saja. Kondisi ini tidak bias mengimbangi tuntutan industri penyiaran terkait permintaan penyaluran program siar. Tidak kurang 300 lembaga penyiaran meminta penyaluran program siar. Sementara jumlah frekuensi di system analog sangat terbatas, bahkan saat ini telah habis digunakan oleh tv lainnya yang telah lebih dulu  ada.


Sedangkan system penyiaran berbasis digital lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi. Setiap frekuensi memungkinkan diisi oleh banyak stasiun tv dan radio. Kondisi ini dapat digunakan oleh lembaga penyiaran baru untuk menyalurkan berbagai program siarnya, termasuk TVR Parlemen.


Pada rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Deputi Persidangan, Damayanti dan Kepala Bagian TVR Parlemen, Irfan itu tidak hanya membicarakan permasalahan teknik penyiaran TVR Parlemen, namun juga terkait dengan kesejahteraan para kru yang notabene merupakan pegawai dari TVR Parlemen sendiri. Maya, begitu Damayanti, biasa disapa, berjanji akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai..

Sumber: DPR RI

Hadapi Era Reformasi, DPR Lebih Interaktif dengan Masyarakat

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menegaskan,  menghadapi era keterbukaan informasi, DPR sudah bergerak ke arah yang lebih modern dan interaktif dengan masyarakat. Hal ini pula yang tidak bisa dihindari karena informasi sudah lebih banyak sumbernya.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri Kopi Darat dengan admin media sosial dan website lembaga negara pada Kamis, (20/10/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kondisi saat ini dalam menggali informasi lebih banyak sumbernya untuk mengetahui kegiatan lembaga, perusahaan dan perorangan karena semakin majunya teknologi. Hal ini tidak bisa dihindari," tutur Agung.

Kemajuan teknologi itu amat terasa jika dibandingkan dengan era 1970-an yang hanya ada satu media yang dijadikan sumber informasi bagi masyarakat yakni TVRI. Kini, informasi bisa didapat melalui twitter, instagram, facebook dan website. "Kalau jaman dulu ada satu chanel, kalau sekarang sudah banyak channel dan 24 jam. Belum lagi ada koran, majalah, instagram, website dan twiter. Tentunya satu tujuannya yakni bagaimana kita menginformasikan kegiatan pada masyarakat," ujarnya.

Politisi Demokrat ini menuturkan bahwa DPR berkepentingan untuk memberikan berita yang informatif untuk menjadi lembaga yang kredibel. "Tentunya kita semua berkepentingan bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga itu akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Itu juga merupakan salah satu visi misi DPR dalam lima tahun untuk menjadi lembaga yang modern berwibawa dan kredibel," tegas dia.

Menurutnya, peran media sosial yang dimiliki kementerian dan lembaga memiliki fungsi dalam memberitakan hal sesuai dengan fakta yang terjadi. Jika di DPR sudah ada TV Parlemen, Official Twitter dan Facebook serta majalah. "Dan kita berkeinginan untuk menyampaikan hal yang benar dengan benar dan yang baik dengan yang baik. Di DPR sekarang sudah ada TV Parlemen. Kita juga ingin dengan adanya media di DPR dapat lebih mampu menyampaikan kegiatan DPR secara benar," ujar Agung.

Dengan adanya media internal DPR, diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan DPR. "Dengan adanya medsos ini diharapkan adanya terjadi interaksi dengan masyarakat yang membaca dan yang memberitakan," tuturnya.

Terlebih DPR sebagai lembaga wakil rakyat menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling mengadu terhadap kejadian yang terjadi di daerah. Sehingga peran kehumasan menjadi lebih penting. "DPR bagaimanapun adalah lembaga wakil rakyat, tempat mengadunya rakyat terhadap segala sesuatu yang terjadi di daerah," sambungnya.

Untuu itu ia berharap antar admin lembaga ke depannya dapat lebih komunikatif untuk kebaikan lembaga masing-masing. "Saya harap juga antar admin ini juga bisa saling berkomunikasi dan menunjang, Kami berharap bisa saling memberikan tanda jempol dan like agar seluruh lembaga lebih baik," pungkas Agung.  (Sumber: DPR RI)

Agung Budi Santoso Nara Sumber Workshop Penguatan Supporting System DPR RI

Pada hari Kamis, 27 Oktober 2016, pada hari tersebut mulai pukul 09.30 s.d 12.30 wib bertempat di Ruang Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan Gedung Nusantara II DPR RI, workhsop "Penguatan Supporting System DPR RI: Tantangan Bagi Sekretaris Jenderal DPR RI Yang Baru".

Menurut keterangan Kepala Badan Keahlian, K. Jhonson Rajagukguk, yang menjadi tuan rumah, perlu penataan sistem dan mekanisme kerja terutama terkait kerjasama antara Sekretaris Jenderal dan Badan Kehalian serta kerjasama internal unit-unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI. Penataan dan pembenahan diperlukan pula dalam rangka bentuk serta kualitas dukungan sistem pendukung DPR RI, baik Sekretariat Jendaeral DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI.

Nara Sumber pada acara Workshop ini :

1. H. Agung Budi Santoso, SH, MM (Pimpinan BURT DPR RI)
2. Dr. Janedri M. Gaffar (Staf Ahli Ketua Mahkamah Konstitusi RI)
3. Lucius Karus (FORMAPPI)

Berikut penyampaian pokok-pokok pikiran Bapak H. Agung Budi Santoso, SH, MM (ABS) pada acara ini:

ABS menjelaskan dasar hukum Setjen DPR sebagai Supporting Sistem DPR RI, sesuai UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 Pasal 413:

1. 1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, DPR, dan DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga masing-masing. 
   2. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden. 
   3. Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR.
   4. Pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.

Disamping hal tersebut ABS mengatakan supporting sistem DPR RI yang dilakukan oleh Setjen DPR RI adalah untuk mendukung kelancaran wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI (Perpres No 27 Tahun 2015 tentang Sekjen dan BK DPR RI).  hal ini juga diperkuat dengan Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 dan Renstra DPR RI 2015-2019.


Untuk itu ABS menekankan agar Sekjen DPR RI dan jajarannya, Support terhadap Anggota DPR haruslah paripurna. Supporting sistem utama dari para Anggota DPR  maka harus

1. Sekjen DPR haruslah sosok yang berwibawa, tegas dan kuat.
2. Sekjen harus dapat mengatur dan menempatkan orang yang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja dengan optimal;
3. Sekjen DPR harus mampu menciptakan sinergi kerja diantara berbagai elemen supporting sistem DPR seperti dengan Badan Keahlian Dewan, Para Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
4. Seorang Sekjen DPR harus dapat merespon berbagai permasahan di lingkungan DPR.
5. Seorang Sekjen DPR harus pula berhaluan ke arah perbaikan;
6. Seorang Sekjen DPR  dan harus secara cepat tanggap memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan mungkin terjadi. Harus kreatif dalam memberikan solusi. Jika ada jalan bantu, jangan mudah terpaku. Segera mencari solusi lain.
7. Sekjen DPR memiliki tingka flexibilitas cukup tinggi untuk merangkul berbagai kepentingan tersebut.
8. Seorang Sekjen DPR dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik secara interpersonal maupun komunikasi publik.

Hal-hal disebut diatas diharapkan

• Bagaimana semua pegawai dalam naungan Sekjen DPR menjadi All Legislative Men artinya semua Pegawai di lingkungan DPR mempunyai status yang sama sebagai Pegawai Parlemen yang total men-support DPR;
• Setjen DPR ke depannya diharapkan juga benar-benar memperoleh kemandirian Anggaran.

Tim ABS mendukung Langkah-langkahPetugas Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung dalam Mengantispasi Banjir

Dianggap Penyebab Banjir Pasteur, Sungai Cianting Dikeruk

Petugas Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung mengeruk Sungai Cianting yang melintasi Jalan dr Djundjunan (Pasteur), Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Rabu (26/10/2016). Tak hanya petugas, satu unit alat berat jenis eskavator pun mengeruk pendangkalan sungai dengan lebar 2,5 meter dan kedalaman
3 meter itu.

Video pengerukan Sungai Cianting Pengerukan Suangai Cianting

Pantauan Tribun, para petugas mengeruk dasar sungai yang terdiri dari pasir dan bebatuan. Mereka menggunakan cangkul untuk mengangkat pasir dan bebatuan yang mengakibatkan pendangkalan tersebut. Pasir dan bebatuan itu dimasukkan ke dalam karung goni. Adapun pasir dan batu yang dikeruk menggunakan alat berat dipindahkan ke bak truk.

Staf Operasi DBMP Kota Bandung, Dedi mengatakan, pengerukan dasar anak Sungai Citepus tersebut sudah dilakukan sejak kemarin. Meluapnya sungai itu diduga menjadi pemicu banjir di depan BTC Mall Pasteur, Jalan dr Djunjunan Senin (24/10/2016).
"Sudah lima kubik pasir, tanah, dan batu kami angkat," kata Dedi kepada Tribun di lokasi pengerukan.

Dikatakan Dedi, ketebalan pasir, tanah, dan batu di aliran Sungai Cianting mencapai satu meter. Menurutnya, pasir, tanah, dan batu itu merupakan material yang terbawa aliran air dari hulu.
"Panjang aliran sungai yang sudah kami keruk sekitar 30 meter terutama yang dekat dengan Jalan Pasteru dan melintasi di bawah jala," kata Dedi.

Dedi mengatakan, pengerukan akan terus dilakukan sampai kondisi Sungai Cianting normal kembali. Ia mengatakan, kedalaman sungai Cianting bisa mencapai empat meter jika tak terjadi pendangkalan.
"Untuk sampai kapannya kami keruk, belum bisa dipastikan. Karena kondisi saat ini masih terus hujan sehingga khawatir membawa material lagi dari hulu," kata Dedi.

Sumber: tribune Jabar

Bapak Agung Budi Santoso bersama Kang Asep Hadad Menyaksikan Budaya wayang Golek di tempat Kang Iwan Koordinator Tim ABS

Secara bersama-sama, hari Minggu 18 September 2016 di Cimahi, Pak Agung Budi Santoso bersama H. Asep Hadad menyaksi seni budaya wayang golek.

Menurut Sejarahnya kesenian wayang golek berbahasa Sunda yang saat ini lebih dominan sendiri diperkirakan mulai berkembang di Jawa Barat pada masa ekspansi Kesultanan Mataram pada abad ke-17, meskipun sebenarnya beberapa pengaruh warisan budaya Hindu masih bertahan di beberapa tempat di Jawa Barat sebagai bekas wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran.

Menurut Kami jelas Pak Agung Budi Santoso, pakem dan jalan cerita wayang golek sesuai dengan versi wayang kulit Jawa, terutama kisah wayang purwa (Ramayana dan Mahabharata).

Pertunjukan seni wayang golek mulai mendapatkan bentuknya yang seperti sekarang sekitar abad ke-19. Saat itu kesenian wayang golek merupakan seni pertunjukan teater rakyat yang dipagelarkan di desa atau kota karesidenan. Selain berfungsi sebagai pelengkap upacara selamatan atau ruwatan, pertunjukan seni wayang golek juga menjadi tontonan dan hiburan dalam perhelatan tertentu.

Seperti yang terlihat di rumah Koordinator Tim ABS, Kang Iwan, wayang golek di saksikan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Komisi V DPR RI, Bapak H. Agung Budi Santoso, SH, MM. bersama Bakal Calon Walikota Cimahi, Bapak H. Asep Hadad.

Menurut kami, selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden. Wayang golek  saat ini lebih dominan sebagai seni pertunjukan rakyat, yang memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lingkungannya, baik kebutuhan spiritual maupun material. Hal demikian dapat kita lihat dari beberapa kegiatan di masyarakat misalnya ketika ada perayaan, baik hajatan (pesta kenduri) dalam rangka khitanan, pernikahan dan lain-lain adakalanya diriingi dengan pertunjukan wayang golek. Seperti di rumah Koordinator Tim ABS Kang Iwan di Cimahi yang hendak melaksanakan pernikahan untuk anaknya bernama Rizki (kang Iki) yang dilaksanakan tanggal 24 September besok di daerah Cipanas.

Warga Respon Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 2 September 2016

Masyarakat sangat merespon Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dilaksanakan MPR RI. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ini mendapatkan respon positif masyarakat, termasuk di Kota Bandung dan Kota Cimahi di Derah Pemilihan Jabar satu ini.

”Responnya saya lihat sangat positif, baik dilihat dari jumlah peserta yang hadir maupun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan cukup kritis,” terang Agung usai pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Villa Neglasari, Jalan Sirnarasa, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, kemarin (2/9).

Tak hanya itu, selain menyampaikan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini juga dilakukan penterapan aspirasi dari masyarakat tentang kondisi kemasyarakatan yang ada. Pertanyaan dan harapan yang disampaikan warga tersebut menjadi catatan setiap anggota DPR RI untuk disampaikan kepada komisi yang membidanginya.

”Contohnya jika ada yang terkait dengan masalah pendidikan kami catat dan sampaikan kepada Komisi X yang membidangi masalah pendidikan,” katanya.

Salah satu yang sudah bisa dilaksanakan di Kota Cimahi adalah persoalan banjir yang terjadi di perbatasan antara Kota Bandung dan Cimahi. ”Prosesnya sudah kami lakukan sejak setahun lalu, dan hasilnya untuk Kota Bandung dikucurkan dana APBN melalui  melalui APBD Kota Bandung tapi karena tidak berbarengan kucuran dananya. Akhirnya Kota Cimahi masih banjir, sesuai dengan pertemuan dengan SKPD terkait direncanakan akan ada solusi secara komprhensif denga melibatkan beberapa pemerintah daerah. Yaitu, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.

Persoalan banjir diperbatasan Kota Bandung dan Cimahi ini harus melibatkan Pemerintah Provinsi Jabar, Pemkot Cimahi, Pemkot Bandung, Pemkab Bandung dan Pemkab Bandung Barat, karena seluruh sungai yang ada bermuara ke Sungai Citarum. ”Direncanakan untuk mengatasi persoalan banjir di melong akan ada pembebasan lahan yang dilakukan masing-masing Pemda,” pungkasnya.

sumber: bandung ekspress