Tuesday, 15 December 2015

Saat ABS menjadi Penguji Fit and Propertest Capim KPK 2015-2019



Bapak Agung Budi Santoso, menjadi Penguji Capim KPK 2015-2019 di Komisi III DPR RI dari tanggal 14-16 Desember 2015, menjadi Bantuan Kendali Operasi (BKO) menggantikan Ibu Hj. Mukhniarti, SE., M.Si. Komisi III Fraksi Partai Demokrat DPR RI, yang sedang berhalangan hadir karena sakit.

Berikut pertanyaan Pak Agung Budi Santoso:

Daftar Pertanyaan untuk Calon Pimpinan KPK pada tanggal 15 Desember 2015
terhadap Surya Tjandra, SH, LL.M


No
Deskripsi
Pertanyaan
Skor
(1-100)
1
Terkait dengan fungsi kolektif kolegial Pimpinan KPK, bagaimana saudara memaknai kolektif kolegial pimpinan KPK, mengingat dalam periode KPK saat ini, dengan 2 (dua) orang saja sudah bisa dikatakan kolektif kolegial. Bahkan menurut pimpinan KPK yang lalu, dengan satu pimpinan, KPK bisa dijalankan.
Bagaimana pendapat saudara, mohon dijelaskan?

2
UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) merupakan Konvensi Internasional yang memperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif, yang dapat diterapkan oleh semua negara guna memperkuat rezim hukum dan peraturan perundangan mereka untuk memberantas korupsi. Konvensi ini mensyaratkan adanya upaya pencegahan dan kriminalisasi bentuk-bentuk korupsi yang paling sering terjadi pada sektor publik dan sektor swasta. Konvensi ini juga membuat sebuah terobosan besar dengan dipersyaratkannya Negara Peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara asal dari mana aset tersebut dicuri.

UNCAC ini telah diratifikasi tahun 2006 namun sampai saat ini implementasinya belum optimal.

Pada makalah yang saudara buat, banyak menyinggung tentang UNCAC ini.
Jika saudara menjadi Pimpinan KPK, langkah-langkah strategis apa saja yang segera akan anda lakukan untuk mempercepat implementasi dan optimalisasi konvensi UNCAC tersebut?


3
Pencegahan dan penindakan merupakan kesatuan yang sama pentingnya. Namun, yang lebih terlihat pada KPK adalah aspek penindakannya.
Mohon  saudara jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana membangun dan mengembangkan mekanisme dan fungsi pencegahan yang efektif dan seimbang dengan fungsi penindakan.


4
Dalam makalah, saudara menyinggung tentang pentingnya  pembentukan Dewan Pengawas KPK
Jelaskan dasar pemikaran saudara tersebut? Sejauhmana urgensi dari Dewan tersebut? Apa saja kewenangan Dewan Pengawas itu nantinya?

5
Integritas sangat penting dalam menjalankan tupoksi KPK, baik secara internal maupun secara eksternal.
Dalam menghadapi kejahatan, termasuk korupsi, selalu dikaitkan dengan hal-hal detail dan teknis dalam melakukannya. Konsekuensinya, orang yang ingin mengungkap kejahatan korupsi perlu memiliki indera yang kuat dalam mendeteksi setiap elemen tersembunyi  tersebut. Bagaimana integritas saudara ketika menghadapi   korupsi adalah Seorang Kepala Negara?

6
Kompetensi sangat dibutuhkan dalam penegakan korupsi, agar dapat menjadikan KPK.
KPK harus memiliki keterampilan pemecahan masalah; keterampilan penilaian kondisi sosial atau keterampilan manusia; kemampuan berpikir visioner; transformatif untuk memberikan organisasi; kemampuan memberikan teladan; keahlian penyidik dan keahlian penuntut umum; serta keahlian membangun, membina kerjasama dan berinteraksi dengan lembaga lain. Menurut Saudara Kompetensi KPK selama ini apakah ada kekurangannya?






Capim KPK Surya Tjandra Sebut KPK Juga Harus Berani Tindak Presiden

Selasa, 15 Desember 2015 | 19:13 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Surya Tjandra mengatakan bahwa pimpinan KPK tidak boleh tunduk terhadap lembaga kenegaraan, termasuk kepada presiden.
Menurut Surya, KPK perlu menghormati presiden sebagai kepala negara. Namun, KPK tetap wajib menindaklanjuti kasus korupsi, jika hal tersebut melibatkan presiden.
"Bukan berarti presiden tidak dapat ditindak oleh KPK," kata Surya dalam fit and proper test di Ruang Rapat Komisi III DPR Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
"KPK itu tunduk, sekaligus tidak tunduk terhadap presiden," ujarnya.
Menurut Surya, keberanian untuk mengusut kasus korupsi di level elite seperti Presiden kemungkinan akan terdengar tabu bagi beberapa calon pimpinan KPK lain.
Namun, sikap keberanian merupakan sesuatu yang wajib dimiliki seorang pimpinan KPK.
"Ahok punya model pencegahan yang paling efektif, karena terbuka dan transparan. Tetapi, bukan berarti Ahok enggak bisa ditindak kalau salah, termasuk presiden," kata Surya.
Metro TV dan Berita Satu TV




Sunday, 6 December 2015

Kampanye Pilkada Kota Depok 4 Desember 2015

Kota Depok: Hujan deras bagai tak berarti apa pun bagi ribuan kader Partai Demokrat DPC Kota Depok untuk mendukung pasangan calon Walikota M Idris Abdul Shomad dan Calon Wakil  Walikota Depok Pradi Supriatna. Ribuan kader yang langsung dipimpin Sekretaris Jenderal DPP-PD Dr Hinca IP Pandjaitan XIII menembus hujan deras untuk mengikuti kampanye akbar pasangan Idris-Pradi di Lapangan Irekap, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (4/12) siang.

Pak Agung dan Ibu Win hujan-hujanan mengikuti kampanye akbar


Kampanye akbar tersebut diikuti puluhan ribu pendukung Idris-Pradi yang berasal dari Partai Demokrat, para relawan Idris-Pradi, serta partai politik pendukung Idris-Pradi, antara lain, Gerindra; PKS; Hanura; PKB.   Hadir juga para petinggi Partai Demokrat, antara lain,  Anggota FPD DPR-RI (yang Ketua Komisi IX DPR-RI) Dede Yusuf; Anggota FPD DPR-RI Agung Budhisantoso; Wakil Sekjen DPP-PD Putu Supadma Rudana dan Didi Irawadi Syamsuddin; Ketua Divisi Keamanan Internal DPP-PD yang juga Plt Ketua DPC-PD Depok Rudi Kadarisman; Wakil Bendahara Umum DPP-PD Fariani Sugiharto dan Edwin Tandjung; Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari; serta para Pengurus Harian DPP, DPD-PD Jabar, dan  DPC-PD Kota Depok.

Sementara para pimpinan partai politik pendukung Idris-Pradi yang hadir antara lain petinggi PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Sahibul Imam, Gubernur Jabar Achmad Heryawan, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail; Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Yulianto serta puluhan petinggi parpol lainnya.







Dalam  orasinya Hinca Pandjaitan memastikan bahwa Partai Demokrat sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono mendukung secara total pasangan calon Walikota M Idris Abdul Shomad dan Calon Wakil  Walikota Depok Pradi Supriatna. Hal itu dibuktikan dengan penayangan pernyataan SBY kepada para kader dan masyarakat Depok, melalui layar LCD (Liquid Crystal Display) berukuran besar agar memilih pasangan Idris-Pradi. Pernyataan SBY tersebut disambut gembira oleh puluhan ribu pendukung Idris-Pradi. Terlihat pula Idris-Pradi tak dapat menahan rasa haru dan bahagia atas dukungan total Partai Demokrat kepada mereka.
Pernyataan SBY pada intinya mengatakan, Idris-Pradi diyakini akan mampu memajukan kesejahteraan dan peduli pada rakyat. 







Idris-Pradi akan meningkatkan taraf hidup rakyat;  mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Idris-Pradi mampu menyetabilkan perekonomian di Depok di tengah merosotnya perekonomian nasional saat ini. Idrus-Pradi mampu meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan warga Depok. Sekaligus menegakkan hukum dan menjaga keamanan warganya. SBY mengingatkan warga Depok agar jangan mau memilih pasangan yang banyak berjanji muluk-tapi tak pernah mampu membuktikannya. Idris-Pradi bisa memenuhi harapan rakyat. Memberi bukti bukan janji.


Hinca Pandjaitan kemudian menegaskan, Partai Demokrat  telah menjadikan Idris-Pradi sebagai sahabat sejati. Seperti halnya perjuangan Partai Demokrat selama ini, Idris-Pradi pun diyakini tak akan pernah ingkar janji kepada rakyat. Sebagai perlambang tekad dan keyakinan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat sepenuh hati maka Hinca dan para kader utama Partai Demokrat  kemudian menerbangkan puluhan ekor merpati. Suatu simbol bahwa Partai Demokrat dan pasangan Idris-Pradi, seperti halnya burung merpati, tidak akan pernah ingkar janji.
Dede Yusuf dalam orasinya mengatakan, masyarakat Depok harus memilih pemimpin yang telah memberi bukti dalam kinerjanya.  Pembangunan Kota Depok yang pesat akan bertambah pesat jika dilanjutkan Idris-Pradi.
Sebelum berkampanye untuk pasangan Idris-Pradi, Hinca Pandjaitan dan rombongan DPP-PD sempat mengunjungi kantor DPC-PD Depok di kompleks Ruko Sukmajaya no 16, Jalan Tole Iskandar, Depok. Hinca terlihat sangat bahagia karena kantor DPC-PD Depok yang berlantai tiga itu telah dimiliki Partai Demokrat dan sangat memenuhi unsur sebuah kantor parpol. Kantor DPC-PD Depok yang menjadikan lantai kedua sebagai jantung partai telah memiliki ruang lobi, ruang rapat, ruang dokumentasi, ruang pimpinan. DPC-PD Kota Depok, yang dipimpin Rudi Kadarisman, bahkan sudah dilengkapi fasilitas teleconference untuk berkomunikasi dengan kader se-Nusantara.

Sunday, 8 November 2015

Pertemuan Kader PARTAI DEMOKRAT Cimahi Selatan


Pertemuan Kader di Cimahi, 8 November 2015 bersama kader Partai Demokrat daerah Kelurahan Melong Kec Cimahi Selatan...

MARS PARTAI DEMOKRAT

MEGAH BERKIBAR MENJULANG KE ANGKASA
PANJI PARTAI DEMOKRAT
MEMBAWA PESAN DAMAI
BERKAT RAHMAT ILAHI
UNTUK SELURUH NEGERI

DENGAN PANCASILA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
INDONESIA SENTOSA
HIDUP AMAN ADIL DAN DAMAI
DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA

BERSATULAH BANGSAKU
SINGSINGKAN LENGAN BAJU
BANGUNLAH INDONESIAKU

PARTAI DEMOKRAT BERBAKTI
UNTUK IBU PERTIWI 

Monday, 26 October 2015

Seminar Nasional dengan tema “Evaluasi pembentukan UU sebagai amanat UUD Negara RI Tahun 1945” (Hotel Kartika Chandra Jakarta, 26 Oktober 2015)




Acara Seminar Nasional MPR RI di buka secara resmi oleh Wakil Ketua MPR RI Ibu Dwi Astuti Wulandari

1.   Penyampaian materi oleh narasumber yang berkompeten:
.   a. Agung Budi Santoso SH.,MM            ( Narsum Anggota DPR/MPR RI )
b. Erma Suryani Ranik                          ( Narsum Anggota DPR/MPR RI)
c. Yus Yus Kuswandana, SH                ( Narsum non Anggota )
d. Mayjen.TNI. (Purn) Yahya SW          ( Narsum non Anggota )
e. Didi Irawadi SH.,LLM                        ( Narsum non Anggota ) 
Moderator : Endah Winarti, SH           (Anggota DPRD Kota Depok)

2.      Tanya jawab (dialog)

I.              Peserta Seminar
Peserta Seminar Nasional  dari DPC Partai Demokrat Kota Depok yang berjumlah 300 orang  yang berasal dari unsur ormas/ lembaga strategis.

II.              Waktu dan Tempat
Waktu pelaksanaan seminar : Senin 26 Oktober 2015; tempat Hotel Kartika Chandra Jakarta Jam 09.00 - 14.00 wib

Wednesday, 30 September 2015

Banjir Di Bawah Flyover Cimindi, Pemkot Bandung dan Cimahi Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
Senin, 14 September 2015 , 09:11:00 WIB

Laporan: Lanie Rachman

  

RMOLJabar. Pembangunan jalan layang Cimindi beberapa waktu lalu, ternyata membawa efek negatif bagi warga Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo, Bandung. Lokasinya yang tepat berada di bawah jembatan membuat kawasan ini selalu tergenang banjir hingga 2 meter, terutama di musim penghujan.

"Pembangunan flyover Cimindi semestinya menjadi urat nadi perekonomian dari segi transportasi malahan membawa dampak negatif bagi masyarakat, ini kan tidak bagus," kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Agung Budi Santoso, saat meninjau rumah-rumah di bawah jembatan Cimindi, Senin (14/9).

Dikatakan, lokasi banjir yang terletak di daerah perbatasan, bukan berarti kota Bandung dan Cimahi saling melempar tanggung jawab untuk memperbaiki infrastruktur, melainkan harus mencari solusi bersama.

"Pemkot Bandung dan Pemkot Cimahi harus duduk bersama mencari solusi, karena ini permasalahannya sudah jelas yaitu akibat pembangunan jembatan layang Cimindi rumah warga banjir karena gorong-gorong menyempit," tukas anggota Komisi V DPR RI ini.

Menurut Agung, kejadian ini bukan pertama kali, beberapa tahun lalu juga kasus serupa pernah ditemui di daerah Arcamanik tepatnya kawasan Rumah Susun Cingised yang banjir akibat jebolnya sungai Cironggeng. Menurutnya, masalah tersebut teratasi setelah dilakukan koordinasi dengan kementrian Pekerjaan Umum (PU) dalam hal ini balai besar PU Bandung.

"Untuk mengatasi banjir Cimindi nanti saya akan dorong kementrian PU untuk memperbaiki infrastrukturnya, karena ini merupakan tugas saya di komisi V DPR RI. Sudah semestinya anggota dewan yang dipilih oleh rakyat memberikan manfaat positif bagi masyarakat," tandas politisi Partai Demokrat ini.[gun]

Sumber: RMOLJabar
Politisi Demokrat: Ridwan Kamil Sukses Jadikan Bandung Lebih Cantik
Minggu, 27 September 2015 , 12:41:00 WIB

Laporan: Lanie Rachman

  

RMOLJabar Dihari jadi kota Bandung ke 205 yang jatuh 25 September, anggota DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi walikota Bandung Ridwan Kamil yang dianggap sukses membangun kota Bandung menjadi lebih baik dan cantik. Beberapa daerah yang pada pemerintahan sebelumnya belum digarap, sekarang telah menjadi fasilitas umum yang menjadi sarana masyarakat untuk berekspresi.

"Seperti lahan kosong dibawah jembatan yang dulu belum dimanfaatkan sekarang dibangun menjadi taman-taman tematik dan ruang terbuka hijau, saya kira ini sesuatu yang inovatif," kata Agung kepada RmolJabar, di Citeureup Cimahi, Minggu (27/9).

Dikatakan, lokasi lainnya yang juga cukup fenomena adalah ruang publik di depan Masjid Agung dan juga kawasan Jalan Asia Afrika. Meskipun anggaran terbatas, kata Agung, namun RK mampu memanfaatkan dengan maksimal.

Agung juga mengapresiasi teknologi Command Centre di Pemkot Bandung yang merupakan terobosan baru dari walikota Bandung untuk memonitor keadaan kotanya.

"Memang masih ada permasalahan yang belum tuntas seperti macet dan banjir, tetapi pelan-pelan pasti akan ada solusinya. Tentunya dengan partisipasi seluruh warga Bandung," tandasnya.[gun]

Sumber:rmoljabar

Kiprah ABS di Usia ke-14 Partai Demokrat

H. Agung Budi Santoso, SH, MM dengan senang hati memberikan yang terbaik untuk Bangsa dan Negara melalui Partai Demokrat, terutama dalam HUT Partai Demokrat yang ke - 14, Beliau mencurahkan pikiran, segenap jiwa raganya untuk kemajuan Kota Bandung dan Kota Cimahi, semoga menjadi Kota Percontohan untuk kota-kota di Indonesia.





Tuesday, 29 September 2015

LAPORAN ASPIRASI DARI KUNJUNGAN DAPIL (KOTA BANDUNG-KOTA CIMAHI)


Penanganan Banjir  di Perbatasan Kota Cimahi – Kota Bandung – Kab. Bandung
 
ABS mendorong Pemerintah agar Pemerintah memperhatikan Penanggulangan Banjir di Dapil Jabar 1 di Raker Komisi V 290915
Surat Bapak H. Agung Budi Santoso, SH, MM (Anggota Komisi V DPR RI) pada saat menyerahkan berkas laporan kepada Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadi Muljono, MSc (Menteri PUPERA). Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan Jawa Barat 1tentang wilayah terdampak banjir di setiap musim hujan di perbatasan Kota Bandung dan Kota Cimahi serta solusi penangannya secara komprehensif

ABS menyerahkan laporan aspirasi dari kunjungan Dapil kepada Menteri PUPERA untuk diteruskan menjadi agenda dalam pengendalian dan penanggulangan Banjir di perbatasan Kota Bandung dan Cimahi tanggal 29/09/15


Permasalahan banjir di perbatasan kota sudah ada lebih dari 10 tahun. 
Penyebab utama adalah karena adanya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di daerah hulu dan adanya penyempitan  sungai di daerah hilir.
Kondisi Musim Kemarau 2015










Selama ini hanya ada 3 hal yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam penangangan banjir , yaitu:
-       Melakukan normalisasi sungai (pengerukan sedimen dan sampah, serta memperlebar beberapa bagian sungai);
-       Membuat sodetan di beberapa titik;
-       Membuat embung
Titik banjir di perbatasan adalah:
-       RW 03 Kel. Pasirkaliki, seluas 3 Ha, ketinggian banjir 0,5 s.d. 2 meter (Berbatasan dengan Komplek Cipta Graha Kota Bandung).
Penyebab : adanya  luapan air hujan  dari saluran yang menuju Sungai Cilember.
-       RW 02, 03, 05, 28 dan 29  Kel. Melong, seluas 19,34 Ha, ketinggian banjir 0,5 – 1,7 meter.
Penyebab : adanya  luapan air hujan  dari saluran yang menuju Sungai Cibeureum.
Kondisi Banjir Tahun 2014









Kronologis penanganan:
a.    Penanganan Banjir Tahun - 2011
-       Kota Cimahi sudah membuat Master Plan Drainase Kota (termasuk di dalamnya kajian penanganan banjir  Kota)
-       Kementerian PU (Dirjen Bina Marga) melakukan kunjungan lapangan dan menawarkan solusi pembuatan gorong-gorong (box culvert) di bawah jalan nasional (Jl. Jend. H. Amir Machmud/Cimindi) untuk mengatasi banjir Cimindi-Kota Bandung
-       Dalam sosialisasi, warga Kel. Cigugur Tengah Kota Cimahi keberatan dengan rencana tersebut karena dinilai hanya akan memindahkan titik banjir dari Kota Bandung ke Kota Cimahi (ke Kel.Cigugur Tengah). Warga meminta agar Kementerian PU memberikan solusi yang komprehensif dalam penanganan banjir, yaitu dari hulu (Kab. Bandung Barat) sampai ke hilir (Kab. Bandung).
-       Pemkot Cimahi meminta Kementerian PU menanganinya lintas direktorat, tidak hanya Dirjen Bina Marga (yang menangani drainase jalan), tetapi Dirjen Cipta Karya (yang menangani drainase permukiman) dan Dirjen PSDA (yang menangani  sungai)

b.    Penanganan Banjir Tahun - 2012
-       Diskimrum Prov. Jabar memfasilitasi  perencanaan DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih.

c.     Penanganan Banjir Tahun - 2013
-       Satker Strategis melakukan tinjauan ulang (review) terhadap DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih, karena dinilai pembiayaannya terlalu mahal (terlalu banyak membebaskan tanah masyarakat).
-       Dihasilkan DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih hasil reiew  (Pembuatan sodetan melalui bawah jalan desa di Kec. Margaasih, dengan perkiraan biaya 30 Milyar).

d.    Penanganan Banjir Tahun - 2014
-       Hasil DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih masih belum dapat dieksekusi karena Kab. Bandung belum siap melakukan sosialisasi.

e.     Penanganan Banjir Tahun - 2015
-       DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih hasil reiew diminta untuk review lagi, karena dinilai ada beberapa hal yang kurang pas (termasuk keraguan dalam hal pembesian).
-       Pemkot Cimahi mengambil inisiatif melakukan Rakor Penanganan Banjir Melong, karena  progress penanganannya lambat (Agustus 2015). Hasilnya  pada bulan September Diskimrum Jabar akan membentuk Tim Kecil untuk ikut dalam review DED ke-2 (melibatkan Kota Cimahi dan Kab. Bandung) serta melakukan survey ulang untuk mengakomodir situasi lapangan terakhir.
-       Diskimrum Prov. Jabar pada TA 2016 hanya menganggarkan Rp. 150 jt untuk review II dan Rp. 30 M untuk fisik
-       Ada kebingungan untuk penanganan selanjutnya (siapa yang menjadi Leading Sector), karena SOTK di Tingkat Pusat telah meniadakan sub. Dit.Darainase dari Dirjen Cipta Karya.  Hal ini berdampak pada pengajuan pembiayaan penanganan banjir Melong selanjutnya (karena TA-2016 telah dianggarkan Rp. 4 M)


Upaya teknis yang mungkin dilakukan :
a.  Pemkot Cimahi : 
-       Normalisasi sungai Cilember dan Cibeureum
-       Pembangunan embung di Kel. Pasirkaliki (untuk menampung air dari Sungai Cilember, menghambat air limpasan yang masuk ke Kota Bandung dan ke Kel. Cigugur & Kel. Melong)
b. Pemkab Bandung :
-       Normalisasi sungai Cibeureum/Cibiuk
c. Pemkot Bandung :
-       Normalisasi sungai Cilember
d. Pemprov Jabar:
-       Normalisasi saluran outfall dari jalan tol di wilayah Kec. Margaasih
-       Pembangunan sodetan di Kec. Margaasih