LAPORAN ASPIRASI DARI KUNJUNGAN DAPIL (KOTA BANDUNG-KOTA CIMAHI)

Penanganan Banjir  di Perbatasan Kota Cimahi – Kota Bandung – Kab. Bandung

 

ABS mendorong Pemerintah agar Pemerintah memperhatikan Penanggulangan Banjir di Dapil Jabar 1 di Raker Komisi V 290915

Surat Bapak H. Agung Budi Santoso, SH, MM (Anggota Komisi V DPR RI) pada saat menyerahkan berkas laporan kepada Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadi Muljono, MSc (Menteri PUPERA). Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan Jawa Barat 1tentang wilayah terdampak banjir di setiap musim hujan di perbatasan Kota Bandung dan Kota Cimahi serta solusi penangannya secara komprehensif

ABS menyerahkan laporan aspirasi dari kunjungan Dapil kepada Menteri PUPERA untuk diteruskan menjadi agenda dalam pengendalian dan penanggulangan Banjir di perbatasan Kota Bandung dan Cimahi tanggal 29/09/15

Permasalahan banjir di perbatasan kota sudah ada lebih dari 10 tahun. 

Penyebab utama adalah karena adanya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di daerah hulu dan adanya penyempitan  sungai di daerah hilir.

Kondisi Musim Kemarau 2015

Selama ini hanya ada 3 hal yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam penangangan banjir , yaitu:

-       Melakukan normalisasi sungai (pengerukan sedimen dan sampah, serta memperlebar beberapa bagian sungai);

-       Membuat sodetan di beberapa titik;

-       Membuat embung

Titik banjir di perbatasan adalah:

-       RW 03 Kel. Pasirkaliki, seluas 3 Ha, ketinggian banjir 0,5 s.d. 2 meter (Berbatasan dengan Komplek Cipta Graha Kota Bandung).

Penyebab : adanya  luapan air hujan  dari saluran yang menuju Sungai Cilember.

-       RW 02, 03, 05, 28 dan 29  Kel. Melong, seluas 19,34 Ha, ketinggian banjir 0,5 – 1,7 meter.

Penyebab : adanya  luapan air hujan  dari saluran yang menuju Sungai Cibeureum.

Kondisi Banjir Tahun 2014

Kronologis penanganan:

a.    Penanganan Banjir Tahun - 2011

-       Kota Cimahi sudah membuat Master Plan Drainase Kota (termasuk di dalamnya kajian penanganan banjir  Kota)

-       Kementerian PU (Dirjen Bina Marga) melakukan kunjungan lapangan dan menawarkan solusi pembuatan gorong-gorong (box culvert) di bawah jalan nasional (Jl. Jend. H. Amir Machmud/Cimindi) untuk mengatasi banjir Cimindi-Kota Bandung

-       Dalam sosialisasi, warga Kel. Cigugur Tengah Kota Cimahi keberatan dengan rencana tersebut karena dinilai hanya akan memindahkan titik banjir dari Kota Bandung ke Kota Cimahi (ke Kel.Cigugur Tengah). Warga meminta agar Kementerian PU memberikan solusi yang komprehensif dalam penanganan banjir, yaitu dari hulu (Kab. Bandung Barat) sampai ke hilir (Kab. Bandung).

-       Pemkot Cimahi meminta Kementerian PU menanganinya lintas direktorat, tidak hanya Dirjen Bina Marga (yang menangani drainase jalan), tetapi Dirjen Cipta Karya (yang menangani drainase permukiman) dan Dirjen PSDA (yang menangani  sungai)

b.    Penanganan Banjir Tahun - 2012

-       Diskimrum Prov. Jabar memfasilitasi  perencanaan DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih.

c.     Penanganan Banjir Tahun - 2013

-       Satker Strategis melakukan tinjauan ulang (review) terhadap DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih, karena dinilai pembiayaannya terlalu mahal (terlalu banyak membebaskan tanah masyarakat).

-       Dihasilkan DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih hasil reiew  (Pembuatan sodetan melalui bawah jalan desa di Kec. Margaasih, dengan perkiraan biaya 30 Milyar).

d.    Penanganan Banjir Tahun - 2014

-       Hasil DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih masih belum dapat dieksekusi karena Kab. Bandung belum siap melakukan sosialisasi.

e.     Penanganan Banjir Tahun - 2015

-       DED Penanganan Banjir Melong-Margaasih hasil reiew diminta untuk review lagi, karena dinilai ada beberapa hal yang kurang pas (termasuk keraguan dalam hal pembesian).

-       Pemkot Cimahi mengambil inisiatif melakukan Rakor Penanganan Banjir Melong, karena  progress penanganannya lambat (Agustus 2015). Hasilnya  pada bulan September Diskimrum Jabar akan membentuk Tim Kecil untuk ikut dalam review DED ke-2 (melibatkan Kota Cimahi dan Kab. Bandung) serta melakukan survey ulang untuk mengakomodir situasi lapangan terakhir.

-       Diskimrum Prov. Jabar pada TA 2016 hanya menganggarkan Rp. 150 jt untuk review II dan Rp. 30 M untuk fisik

-       Ada kebingungan untuk penanganan selanjutnya (siapa yang menjadi Leading Sector), karena SOTK di Tingkat Pusat telah meniadakan sub. Dit.Darainase dari Dirjen Cipta Karya.  Hal ini berdampak pada pengajuan pembiayaan penanganan banjir Melong selanjutnya (karena TA-2016 telah dianggarkan Rp. 4 M)

Upaya teknis yang mungkin dilakukan :

a.  Pemkot Cimahi : 

-       Normalisasi sungai Cilember dan Cibeureum

-       Pembangunan embung di Kel. Pasirkaliki (untuk menampung air dari Sungai Cilember, menghambat air limpasan yang masuk ke Kota Bandung dan ke Kel. Cigugur & Kel. Melong)

b. Pemkab Bandung :

-       Normalisasi sungai Cibeureum/Cibiuk

c. Pemkot Bandung :

-       Normalisasi sungai Cilember

d. Pemprov Jabar:

-       Normalisasi saluran outfall dari jalan tol di wilayah Kec. Margaasih

-       Pembangunan sodetan di Kec. Margaasih