TV PARLEMEN DAN TVRI SEPAKATI KERJASAMA

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang TV adalah teman, TV menjadi cermin prilaku masyarakat, dan TV dapat menjadi candu. TV membujuk kita untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. TVmemperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Ringkasnya, TV mampu memasuki relungrelung kehidupan kita lebih dari yang lain.

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik.

Program siaran TV Parlemen terdapat 2 liputan, yaitu liputan khusus dan liputan regular. Liputan khusus di antaranya, Siaran Langsung Rapat Paripurna DPR (Pidato Presiden), Siaran Langsung Pelantikan Anggota MPR/DPR dan DPD, Siaran Langsung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Liputan Regular di antaranya, Program Semangat Pagi, Siaran Langsung Rapat Paripurna DPR RI, Siaran Langsung Rapat Komisi, Parlemen Update, Dialog Parlemen, Sisi Lain, Kunjungan Kerja, Pariwara Parlemen, Jurnal Parlemen, Highlight Kunjungan Kerja.

Pada Tanggal 22 Februari 2016 H. Agung Budi Santoso, SH, MM sebagai Wakil Ketua/ Pimpinan BURT DPR RI menyaksikan Kerjasama TV Parlemen dengan TVRI. Hal ini merupakan implementasi  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri dan tidak komersial.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun Daerah dan 1 Stasiun Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Berikut adalah daftar TVRI Stasiun Daerah:

• Sumatera:
• TVRI Aceh (Banda Aceh)
• TVRI Jambi (Jambi)
• TVRI Sumatera Barat (Padang)
• TVRI Sumatera Selatan (Palembang)
• TVRI Sumatera Utara (Medan)
• TVRI Bangka Belitung (Pangkalpinang)
• TVRI Riau (Pekanbaru)
• TVRI Lampung (Bandar Lampung)
• TVRI Bengkulu (Bengkulu)
• Jawa:
• TVRI Jawa Barat (Bandung)
• TVRI Jawa Tengah (Semarang)
• TVRI Jawa Timur (Surabaya)
• TVRI Jogja (Yogyakarta)
• TVRI DKI Jakarta (Jakarta)
• Bali dan Nusa Tenggara:
• TVRI Bali (Denpasar)
• TVRI Nusa Tenggara Barat (Mataram)
• TVRI Nusa Tenggara Timur (Kupang)
• Kalimantan:
• TVRI Kalimantan Utara (Tarakan)
• TVRI Kalimantan Timur (Samarinda)
• TVRI Kalimantan Tengah (Palangkaraya)
• TVRI Kalimantan Selatan (Banjarmasin)
• TVRI Kalimantan Barat (Pontianak)
• Sulawesi:
• TVRI Gorontalo (Gorontalo)
• TVRI Sulawesi Utara (Manado)
• TVRI Sulawesi Barat (Mamuju)
• TVRI Sulawesi Tengah (Palu)
• TVRI Sulawesi Tenggara (Kendari)
• TVRI Sulawesi Selatan (Makassar)
• Maluku dan Papua:
• TVRI Maluku (Ambon)
• TVRI Papua (Jayapura)

Harapan kerjasama TV Parlemen DPR RI dengan TVRI diharapkan memiliki jangkauan lebih luas dan dapat menyampaikan berita-berita Kegiatan-kegiatan DPR RI secara transparan dan akuntabel di seluruh jaringan TVRI

Masyarakat Lebih Senang Sosialisasi 4 Pilar melalui Seni Budaya ketimbang Pidato Khusus

Bandung Expres Online – Ada yang berbeda yang dilakukan anggota DPR RI Agung Budi Santoso dalam memberikan paparannya mengenai wawasan kebangsaan kepada warga masyarakat Melong Asih Cimahi. Salah satunya melalui pendekatan pagelaran kesenian tradiosional seperti lonser dan wayang golek.

”Wah saya gak nyangka ternyata antusias masyarakat sangat baik dan dari awal sampai akhir masyarakat tidak mau bergeser tempat duduknya,” jelas Agung ketika ditemui pada saat acara penyampaian wawasan kebangsaan di Melong Asih Kota Cimahi kemarin (21/2).

Dia menilai, sebetulnya konsep penyampaian wawasan budaya ini telah dirancang bersama tim dan relawan dengan merumuskan bagaimana caranya agar masyarakat tertarik dengan paparan wawasan kebangsaan dengan pidato dan tanya jawab.

Dengan kolaborasi kesenian tradisional seperti longser dan wayang golek yang menampilkan tokoh cepot dan dawala ternyata masyarakat lebih antusias dan sangat senang. Padahal dalam setiap dialog yang disajikan pada pementasan, dia mengaku mengonsep materi-materi mengenai wawasan kebangsaan untuk ditampilkan dalam pagelaran seni ini.

Agung mengakui, selama dirinya menyampaikan paparan wawasan kebangsaan yang merupakan tugas dari anggota DPR/MPR RI baru kali ini melihat masyarakat merasa senang. Padahal biasanya tidak sedikit ketika paparan kebangsaan dirinya sampaikan banyak audience yang mengantuk.

”Tadikan kita lihat sama-sama audience senang dan banyak tertawa. Sebab, apa yang ditampilkan dalam longser dan penampilan cepot merupakan bagian dari materi wawasan kebangsaan,” kata Agung.

Agung menilai, dengan cara ini ke depan penyampaian wawasan kebangsaan akan dikemas lebih menarik lagi melalui budaya selain sebagai wujud pelestarian kesenian tradsional. Pagelaran lonser dan wayang golek banyak diminati masyarakat.

”Jadi melalui kesenian ini semoga apa yang disampaikan bisa diterima dan dicerna masyarakat dengan baik. Sebab, wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sangat penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara,” pungkas Agung.

Agung BS beserta Anggota BURT DPR RI Kunjungi RS Awal Bros Batam

09-02-2016 / B.U.R.T.

Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan DPR, BURT DPR RI melakukan kunjungan kerja secara langsung ke RS Awal Brow Batam yg merupakan salah satu Provider PT Asuransi Jasindo.

Kunjungan ini, juga untuk melihat pelaksanaan Perpres No. 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaannya yakni Permenkes No. 55 Tahun 2014 dan Permenkeu No. 167 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pejabat negara termasuk anggota DPR dan keluarganya.

"Banyak saran atau masukan dari anggota DPR, mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi pada saat implementasi layanan di RS provider baik di Jakarta maupun di daerah,"ujar Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusuma di Batam, Selasa (9/2)

Menurut Dimyati, salah satu kasus yang sering terjadi adalah, pelayanan yang kurang memadai, "Hal ini disinyalir karena, program jaminan kesehatan (Jamkestama) bagi anggota DPR beserta keluarga belum tersosialisasi dengan baik kepada RS provider,"ujarnya

Ia menambahkan, masih juga ditemukan beberapa RS provider, yang belum memiliki sarana memadai untuk melaksanakan pelayanan berstandar VVIP.

Menurut Dimyati, pentingnya Jamkestama bagi anggota DPR dan keluarga terkait padatnya kegiatan dewan dalam pelaksanaan amanat konstitusionalnya yang menuntut kesiapan anggota dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan yg ada.

"Hal ini berimplikasi pada perlunya seorang anggota dewan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai dengan peraturan dan ketentuan,"jelas politisi dari F-PPP.

Hadir dalam kunjungan, Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso (F-PD), Refrizal (F-PKS), Rendy Lamajido (F-PDIP), Sri Meliyana (F-Gerindra),Hasrul Azwar (F-PPP), Muslim (F-PD), Yasti Soeprejo (F-PAN), Agus Sulistyono (F-PKB), Venny Demianti (F-PG), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem).(nt)

Sumber: DPR RI

Agung Budi Santoso, SH, MM (ABS) Memberikan Bantuan Makanan untuk Para Anak Balita

Dalam rangka menyambut Hari Gizi dan Makanan, pada hari Minggu, 24 Januari 2016, Pak ABS memberikan bantuan makanan untuk para anak balita di RW 06, Kelurahan Kaca Piring, Kota Bandung

 

Pada kata sambutan yang disampaikan pak ABS, bahwa gizi merupakan sebuah asupan atau nutrisi yang sangat di perlukan oleh tubuh guna memperbaiki pertumbuhan dan kelangsungan hidup manusia serta sebagai sumber energi yang kita miliki untuk melakukan segala aktifitas.

Permasalahan gizi sendiri menurut ABS merupakan sebuah masalah yang sangat mendasar bagi dunia kesehatan, karena dampak yang terjadi dari kekurangan gizi adalah pertumbuhan dan perkembangan, khususnya bagi balita. Balita bisa saja menjadi terhambat pertumbuhannya dan bahkan juga bisa menyebabkan kematian jika dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti. Tentu hal yang demikian dapat mempengaruhi generasi muda yang notabene merupakan aset bangsa.

Negara kita ini ABS menggambarkan merupakan Negara yang masih berkembang dan masih termasuk Negara yang tertinggal untuk masalah kesehatan dan gizi. Indonesia masih harus berjuang dalam memerangi berbagai penyakit dan kekurangan gizi, hal itu menjadi masalah yang sangat penting diselesaikan oleh Negara kita ini. Banyak kita lihat balita-balita yang mengalami gizi buruk yang membuat tubuh mereka nampak seperti tulang yang tak terlihat dagingnya. Pastilah sangat ironis melihat masyarakat yang hidup dengan menderita gizi buruk seperti itu apalagi harus dialami oleh para balita. Tentu sebagai masyarakat kita harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama dalam menangani masalah kesehatan dan gizi mereka.

ABS menambahkan sebagai informasi, penderita gizi buruk paling banyak berada di kawasan Indonesia Timur khususnya di NTT dan NTB.  Kasus gizi buruk terjadi di hampir semua kabupaten di NTT. Kasus gizi buruk sebetulnya selalu terjadi setiap tahun di NTT. Tahun 2014, misalnya, tercatat 2.100 anak penderita gizi buruk dan 15 anak di antaranya meninggal, serta tercatat 3.121 anak balita mengalami kurang gizi. Hal ini menjadi catatan bagi kita, jangan sampai hal tersebut terjadi di wilayah kita.

Negara Indonesia lanjut ABS merupakan Negara yang memiliki banyak sumber daya manusia yang besar dibandingkan dengan Negara lain. Walaupun memiliki sumber daya manusia yang melimpah namun kita belum bisa mengolah sumber daya manusianya dengan baik, sehingga menjadi Negara yang kurang kompeten dalam masalah gizi. Dan kita juga masih banyak mengimpor bahan-bahan makanan dari Negara lain. Kita seringkali tidak menggunakan sumber daya di dalam negeri sendiri. Jika saja Negara kita mengoptimalkan peningkatan gizi ini maka niscaya gizi buruk ataupun penyakit-penyakit lainnya yang menyelimuti masyarakat indonesia akan berkurang.

ABS menambahkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk diantaranya adalah permasalahan ekonomi, lingkungan yang tidak sehat dan rendahnya pemahaman ibu. Salah satunya upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat adalah masyarakat harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan memperhatikan pola makanan serta lingkungan yang sehat agar generasi bangsa kita akan hidup dengan baik, selain itu juga memberi pemahaman tentang gizi kepada orang tua.

Hari ini kita melakukan tindakan nyata untuk memotivasi warga untuk mensosialisikan pentingnya peningkatan gizi dan makanan. Dengan peringatan ini marilah kita sebagai masyarakat Indonesia dan segenap jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terhadap gizi dan makanan, saling bekerja sama untuk membangun kesejahteraan rakyat, dengan mengelola sumber daya alam dan manusia dengan baik, sehingga terhindar dari penyakit gizi buruk tutup ABS dalam sambutannya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI menyerahkan 165 unit BRT ke Perum Damri untuk Kota Bandung dan Sekitarnya Provinsi Jawa Barat

Pada hari Kamis, 21 Januari 2016, Bapak H. Agung Budi Santoso,  SH, MM (ABS) menyaksikan penyerahan 165 Bus Rapid Transportation (BRT)  oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Ir. Sugihardjo,MSi. kepada Perum Damri untuk Kota Bandung dan sekitarnya Provinsi Jawa Barat. Penyerahan BRT ini merupakan tindak lanjut Kunjungan Kerja Walikota Bandung Bapak Ridwan Kamil didampingi Komisi C DPRD Kota Bandung ke Komisi V DPR RI pada tanggal 3 Februari 2014 yang lalu. Kemudian Bapak ABS (Komisi V DPR RI) memperjuangkan usulan Kota Bandung tersebut kepada Pemerintah yang juga merupakan aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Usulan BRT ini, bagi  Bapak ABS dari Dapil Jabar 1, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta menjamin ketersediaan angkutan umum massal di Kota Bandung dan sekitarnya.       

Bersamaan dengan penyerahaan BRT untuk Perum Damri  pada Kamis (21/1/2016) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan 1.025 BRT operasional kepada 18 pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan Perum PPD sesuai dengan Keputusan Kementerian Peruhubungan RI No: KP 692 Tahun 2015.    Kebijakan Kementerian Perhubungan RI, penyerahan BRT operasional ini sebagai wujud dukungan pemerintah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum massal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang (UU) No.22/2009. Selain itu, penyerahan BRT ini diharapkan mampu membangun transportasi publik berbasis BRT rapid transit (BRT) di setiap daerah.    

Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil BRT dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan/Kabupaten.    

Kota Bandung mulai dihadapkan pada situasi dimana kemacetan lalu lintas menjadi masalah. Kondisi di lapangan memperlihatkan tingkat penggunaan kendaraan umum rendah. Pengguna jalan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, ini di karenakan kualitas pelayanan yang rendah. Para pengguna jasa angkutan umum tidak dapat merasakan kenyamanan baik di dalam angkutan umum maupun prasarana angkutan umum. Selain itu terdapat fakta dan permasalahan pelayanaan angkutan umum di Kota Bandung. Pelayanan yang jauh dari harapan, misal tidak adanya jadwal pelayanan. Pelanggaran operasional, misal kesemrawutan trayek.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan transportasi dengan penerapan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di harapkan bisa mengatasi permasalah transportasi. BRT merupakan program unggulan pemerintah sejalan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).